WARTA, TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat lokal tidak tertinggal dalam arus pembangunan besar yang tengah berlangsung di wilayah tersebut.
Pesatnya investasi dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara dinilai membawa peluang kerja besar, namun sekaligus menjadi tantangan serius bagi kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menilai percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek industri besar di Kaltara harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal secara terencana.
“Peluang kerja itu ada, tetapi jika SDM kita belum siap, masyarakat lokal bisa tertinggal dan hanya menjadi penonton. Pemerintah daerah harus mulai dari pemetaan kebutuhan SDM yang spesifik, lalu disusul program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan industri,” tegas Achmad Djufrie, Rabu (12/11/2025).
Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap peluang kerja yang muncul dari investasi dan proyek strategis benar-benar dimanfaatkan untuk warga Kaltara.
“Perangkat daerah harus serius menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai proyek besar masuk, tetapi tenaga kerja lokal tidak mendapat kesempatan berperan,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltara mendorong pemerintah memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor prioritas seperti energi, infrastruktur, dan industri hilirisasi.
“Kita perlu pemetaan kompetensi yang jelas — jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang harus disiapkan, dan pelatihan apa yang harus dijalankan. Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya bisa bersaing, tapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” ujar Djufrie.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam membentuk ekosistem tenaga kerja yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
“Kalau semua pihak bekerja sama, kita bisa memastikan masyarakat Kaltara ikut menikmati manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang tercipta, bukan hanya menjadi penonton,” ucapnya.
DPRD Kaltara juga berkomitmen memantau langsung pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan di Kaltara tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi dari seberapa besar masyarakat lokal bisa mengambil bagian aktif di dalamnya,” tegas Ketua DPRD Kaltara.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek.
“Ini momentum penting bagi kita semua. Jangan sampai investasi besar hanya dinikmati pihak luar, sementara warga Kaltara tertinggal. Dengan perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor, kita bisa wujudkan pembangunan yang adil dan berdaya bagi masyarakat,” pungkas H. Achmad Djufrie. (*)
