WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (11/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan pentingnya kewaspadaan bersama, mengingat mobilitas masyarakat dipastikan meningkat menjelang Nataru. Ia juga menyoroti kembali insiden kebakaran Gedung PT Terra Drone di Jakarta yang menelan 22 korban jiwa, sebagai peringatan keras bahwa standar keselamatan bangunan tidak boleh diabaikan.
“Peristiwa itu harus menjadi pembelajaran. Bangunan publik dan tempat usaha wajib memenuhi standar keselamatan, terlebih menjelang periode libur panjang,” tegas Mendagri.
Ia meminta pemerintah daerah bertindak tegas kepada pengelola bangunan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sebagaimana diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021. Sanksi administratif juga perlu diberlakukan apabila ditemukan pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan, pencabutan SLF, bahkan perintah pembongkaran.
Pemprov Kaltara Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pj Sekda Kaltara menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah terkait telah diminta mengaktifkan koordinasi lintas sektor.
“Kami memperkuat pengawasan terhadap kelayakan bangunan, terutama lokasi yang akan ramai dikunjungi saat Nataru,” ujar Dr. Bustan.
Menurutnya, instansi yang menangani penanggulangan kebakaran, penataan ruang, dan ketertiban umum akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sistem keselamatan bangunan, jalur evakuasi, hingga instalasi listrik.
“Kesiapsiagaan tidak boleh setengah-setengah. Semua perangkat daerah bergerak bersama agar pelaksanaan Nataru berlangsung aman dan memberi kenyamanan bagi masyarakat Kaltara,” tambahnya.
