WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat pemanfaatan data terintegrasi untuk memastikan perencanaan dan evaluasi pembangunan berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkenalkan Dashboard Executive Kalimantan Utara, platform yang menyajikan berbagai informasi strategis daerah untuk membantu pimpinan memantau capaian pembangunan dan menentukan kebijakan berdasarkan data.
Platform tersebut diperkenalkan dalam Workshop Pemanfaatan Data Satu Data Daerah Provinsi Kaltara yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Ballroom Hotel Luminor, Selasa (27/10).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa data pemerintah tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi juga harus diolah menjadi informasi yang ringkas, visual, dan mudah dipahami agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Data harus diolah dan disajikan secara ringkas, visual, dan mudah dipahami agar pengambil kebijakan dapat bertindak cepat dan tepat,” ujarnya.
Dashboard Executive Kalimantan Utara dirancang untuk menyajikan informasi mengenai profil daerah, capaian visi dan misi pembangunan, kondisi fiskal, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Melalui platform tersebut, pimpinan daerah diharapkan lebih mudah melihat perkembangan indikator pembangunan sekaligus mengidentifikasi sektor yang membutuhkan evaluasi maupun tindak lanjut kebijakan.
Data Terintegrasi Jadi Dasar Kebijakan
Pengembangan dashboard ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara memperkuat implementasi Satu Data Daerah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Data statistik sektoral yang tersedia melalui portal e-Dataku sejak 2020 hingga 2025 juga menjadi salah satu sumber informasi untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Bersama Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), dengan dukungan Pemerintah Australia, Sekretariat Satu Data Daerah Kaltara turut menyusun Buku Profil Pembangunan Kalimantan Utara berdasarkan lima isu strategis dalam RPJMD 2025–2029.
Kelima isu tersebut mencakup produktivitas ekonomi, transformasi ekonomi hijau dan biru, sumber daya manusia, konektivitas wilayah, serta tata kelola pemerintahan dan perbatasan.
Denny menekankan, kualitas kebijakan sangat bergantung pada keakuratan dan kemutakhiran data yang digunakan. Karena itu, kepala perangkat daerah dan pengelola data diminta melakukan pemutakhiran secara berkala agar informasi yang disajikan tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
Selain memastikan keakuratan data, ia juga menyoroti pentingnya data inklusif, termasuk data terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok rentan, serta informasi anggaran responsif gender.
Menurutnya, ketersediaan data tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
Workshop ini turut diikuti Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri secara daring, jajaran kepala perangkat daerah, pengelola data, narasumber, serta mitra pembangunan.
Melalui penguatan Satu Data Daerah dan pemanfaatan Dashboard Executive, Pemprov Kaltara berharap proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan semakin berbasis data, sehingga program yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat.
