WARTA, TANJUNG SELOR – Memasuki penghujung tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai tancap gas menyusun RKPD 2027. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara telah memberikan instruksi tegas: setiap program harus patuh regulasi dan wajib memprioritaskan kebutuhan rakyat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Sapi’i, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertajam analisis data pembangunan. Menurutnya, pemahaman teknis yang mendalam adalah syarat mutlak menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
“Kami berperan memastikan aspek anggaran dan kebijakan pembangunan daerah terintegrasi dengan baik. Mari kita wujudkan perencanaan yang berkualitas untuk Kalimantan Utara yang lebih maju dan berdaya saing,” ajak Sapi’i.
Biro Adpem akan melakukan pengawalan ketat agar program-program yang diajukan setiap OPD selaras dengan visi misi pimpinan daerah. Tujuannya agar tidak ada alokasi anggaran yang sia-sia, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga Kaltara.
