WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transformasi digital. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP), Pemprov menggelar Workshop Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Command Center Gedung Gadis I, Kamis (18/9).
Kegiatan ini dibuka oleh Pj Sekprov Kaltara yang diwakili Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa kualitas layanan digital pemerintah bukan hanya bergantung pada teknologi, melainkan pada cara mengelola risiko secara konsisten dan terukur.
“Masyarakat menuntut layanan publik yang mudah, cepat, aman, dan andal. Itu hanya bisa diwujudkan jika tata kelola SPBE ditata secara komprehensif,” ujarnya.
Menurut Iskandar, risiko dalam penyelenggaraan SPBE tidak hanya berupa ancaman, tetapi juga peluang untuk berinovasi. Mulai dari keamanan data, integrasi aplikasi, kapasitas infrastruktur, hingga kesiapan SDM menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama.
Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut berpotensi menghambat kinerja, menurunkan kepercayaan publik, bahkan menimbulkan pemborosan anggaran.
Target Konkret Workshop
Iskandar menyebutkan, workshop ini bukan hanya ajang berbagi pengetahuan, tetapi diarahkan untuk menghasilkan langkah nyata. Ada tiga fokus utama yang menjadi target:
-
Penyusunan register risiko prioritas untuk layanan publik dan internal pemerintah.
-
Peningkatan pemahaman pengelolaan risiko SPBE di semua OPD.
-
Penerapan monitoring dan pengawasan berkelanjutan.
“Pengelolaan risiko adalah kerja lintas OPD, tidak bisa dikerjakan sendirian. Semakin baik kita berkoordinasi, semakin kecil ruang ketidakpastian, dan semakin besar peluang mencapai target kinerja yang berorientasi outcome,” jelasnya.
Momentum Penguatan Tata Kelola Digital
Iskandar juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, panitia, dan peserta atas komitmen mereka. Ia berharap workshop ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola SPBE di Kaltara.
“Kami ingin tata kelola SPBE di Kaltara menjadi andal, aman, inklusif, dan berkelanjutan. Semua ini demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
