WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Bappeda-Litbang menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di ruang rapat lantai 2 Kantor PUPR, Senin (8/9).
Rakor dipimpin Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, dan dihadiri unsur pemerintah, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini bertujuan menyinergikan program lintas sektor agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Bertius mengungkapkan, hingga kini Pemprov Kaltara belum memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan karena belanja daerah dinilai belum berkualitas.
“Selama intervensi belum benar-benar menyentuh kelompok miskin, maka hasilnya tetap dianggap kurang optimal,” ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya pendekatan berbasis By Name By Address (BNBA) agar program benar-benar menjangkau masyarakat miskin secara langsung.
Sebagai langkah lanjutan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Gubernur Kaltara, dengan Kepala Bappeda sebagai sekretaris, tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA, analisis karakteristik masyarakat miskin, serta penyelarasan program CSR/TJSLP perusahaan dengan program pemerintah. Selain itu, akan diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong keterlibatan dunia usaha.
“Rapat ini bukan sekadar koordinasi, tetapi komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kaltara melalui kolaborasi nyata. Dengan sinkronisasi penuh, kita optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan,” tegas Bertius.
Rakor juga menyoroti fokus pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi desa dan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dasar, serta penerapan sistem data terpadu untuk monitoring dan evaluasi.
