WARTA, TANJUNG SELOR— Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal tahun 2026, menyusul penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Selasa (18/11/2025), menyampaikan apresiasi atas masukan Fraksi Partai Demokrat yang menyoroti perlunya kebijakan fiskal yang adil, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami menghargai pandangan Fraksi Demokrat. Meski TKD menurun cukup besar, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Ingkong.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, H. Saleh, menekankan bahwa sebagai provinsi perbatasan, Kaltara memiliki beban strategis dalam menjaga keutuhan negara. Ia meminta pemerintah provinsi aktif melakukan negosiasi ulang komponen TKD yang dipotong.
Menjawab hal itu, Pemprov Kaltara menegaskan akan mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi pajak, penertiban wajib pajak, hingga pemanfaatan aset daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat penerimaan daerah dan menutup selisih pendanaan yang hilang.
Selain itu, pemerintah memastikan belanja daerah tetap mengarah pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Program seremonial dan non-esensial bakal ditekan.
“Transparansi anggaran juga kami perkuat. Publik harus bisa mengakses data fiskal secara terbuka,” tegas Ingkong Ala.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar APBD 2026 tetap efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kaltara.
