WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah cepat dalam merespons ancaman cuaca ekstrem dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gadis 2 Pemprov Kaltara, Rabu (7/1/2026).
Rapat yang dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, mulai dari TNI, Polri, BMKG, Kementerian PUPR, hingga BPBD Kabupaten/Kota ini dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Dt Iqro Ramadhan. Kehadiran Dt Iqro mewakili Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, untuk memastikan kesiapan seluruh instansi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Dalam arahannya, Dt Iqro Ramadhan menekankan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan di awal tahun 2026. Ia menyampaikan pesan Gubernur agar penanganan bencana tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
”Pemerintah Provinsi melalui arahan Bapak Gubernur meminta agar seluruh tim, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, segera memetakan titik rawan dan memastikan seluruh sumber daya manusia serta peralatan dalam kondisi siap siaga,” tegas Dt Iqro dalam rapat tersebut.
”Kita tidak ingin nanti saat bencana terjadi baru sibuk berkoordinasi. Mitigasi harus dimulai dari sekarang. Pak Gubernur berpesan agar koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota diperkuat,” tegas Dt Iqro.
Ia juga menginstruksikan BPBD Kabupaten/Kota segera melakukan kaji cepat, terutama di Sembakung yang saat ini timnya sedang bekerja untuk menentukan apakah status perlu dinaikkan menjadi Tanggap Darurat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kaltara, Andi Amriampa, mengungkapkan bahwa status siaga darurat bencana hidrometeorologi kini menjadi prioritas. Langkah ini diambil berdasarkan laporan kejadian bencana yang sudah mulai muncul di beberapa titik, seperti di Kecamatan Sekatak (Bulungan) dan Kecamatan Sembakung (Nunukan).
“BMKG memprediksi potensi curah hujan sedang hingga tinggi akan terus berlangsung selama tiga minggu ke depan. Oleh karena itu, penetapan status siaga ini krusial sebagai dasar hukum bagi kita untuk melakukan mitigasi yang lebih masif, termasuk aktivasi Desa Tangguh Bencana (Destana),” ujar Andi Amriampa.
Selain membahas penanganan teknis di lapangan, rapat koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap ketersediaan logistik dan peralatan. Andi menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya, bantuan seperti unit pompa air telah disiagakan di daerah rawan banjir seperti Sembakung untuk membantu masyarakat terdampak.
“Kami mengimbau masyarakat untuk waspada, terutama di bulan Januari dan Februari yang diprediksi menjadi puncak potensi bencana. Di Sembakung, tim sedang melakukan kaji cepat untuk menentukan apakah statusnya perlu dinaikkan menjadi tanggap darurat,” jelasnya.
Selain kesiapan personel, BPBD Kaltara juga memastikan dukungan sarana prasarana tetap berjalan. Pada tahun sebelumnya, BPBD telah menyuplai bantuan alat berupa pompa air untuk wilayah rawan seperti Sembakung guna menghadapi situasi hidrometeorologi, baik di musim basah maupun kering.
Melalui koordinasi lintas sektoral ini, Pemprov Kaltara berharap dampak risiko bencana dapat diminimalisir serta penanganan pascabencana di daerah-daerah terdampak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur.
Turut hadir mendampingi dalam rapat tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, serta jajaran pimpinan instansi vertikal. Dengan adanya koordinasi yang dipimpin oleh Asisten I ini, Pemprov Kaltara berharap respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi demi menjamin keselamatan masyarakat di Kalimantan Utara.
