WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara menilai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan percepatan digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (22/6/2026).
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara, Saiful Bachry, menyampaikan bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, semakin optimal pendapatan yang diperoleh daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan penguatan tata kelola pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan berkepentingan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, sehingga dukungan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi sangat strategis,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa peningkatan PAD membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Optimalisasi PAD membutuhkan dukungan seluruh OPD agar potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Bapenda bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dan Bankaltimtara melakukan penyempurnaan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Saiful Bachry menambahkan bahwa digitalisasi transaksi daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian pelaksanaan pembangunan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurut data Bapenda, terdapat sedikitnya 14 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan retribusi daerah. Potensi tersebut dinilai masih dapat terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.
Menjelang pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD pada akhir Juni mendatang, seluruh anggota TP2DD diharapkan terus memperkuat koordinasi guna memastikan target digitalisasi dan peningkatan PAD dapat tercapai, sehingga mampu mendukung terwujudnya kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.
