WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Menurut Djufrie, langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif di ruang digital yang kian kompleks.
Pemerintah Indonesia sendiri telah resmi memberlakukan aturan ini sejak 28 Maret 2026 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang dikenal dengan sebutan PP Tunas (Tunggu Anak Siap).
Kebijakan ini dirancang untuk mencegah berbagai risiko di dunia maya, mulai dari perundungan siber, paparan konten negatif, hingga pornografi dan kecanduan media sosial. Bahkan, akun anak yang dinilai berisiko tinggi dapat dinonaktifkan secara bertahap.
Pembatasan diberlakukan secara ketat bagi anak di bawah usia 16 tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok usia 13 hingga 16 tahun yang dinilai paling rentan terhadap pengaruh negatif media sosial.
Selain itu, platform digital diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia serta membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan kategori umur pengguna.
Kebijakan ini juga menjadi respons atas meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental pada anak, seperti kecemasan dan depresi, yang kerap dikaitkan dengan penggunaan media sosial secara berlebihan, khususnya lebih dari tiga jam per hari.
Djufrie menegaskan, regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap anak-anak di era digital.
“Ini langkah penting agar anak tidak terjerumus pada konten yang bisa merusak perkembangan mental dan karakter,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai dan aktivitas digital anak, agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
“Sinergi antara pemerintah, platform digital, dan keluarga sangat dibutuhkan agar anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan tetap aman di era digital,” pungkasnya.
