WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dibayarkan secara penuh tanpa pemotongan, meski di tengah tekanan kondisi anggaran daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di sela kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Kasulampua yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).
“TPP tidak ada yang kita potong dan tetap dibayarkan,” tegasnya.
Zainal memastikan, tidak hanya nilai TPP yang tetap utuh, tetapi juga proses pembayarannya berjalan tepat waktu tanpa adanya penundaan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan ASN di tengah dinamika fiskal.
Menurutnya, Pemprov Kaltara memahami bahwa ASN memiliki kebutuhan hidup yang beragam, sehingga stabilitas penghasilan menjadi hal penting untuk dijaga.
“TPP tetap utuh dan dibayarkan sesuai jadwal,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keseimbangan keuangan tanpa mengorbankan hak pegawai. Gubernur juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dengan kebijakan tersebut, diharapkan kinerja ASN tetap optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jalannya roda pemerintahan di Kaltara.
