WARTA, BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memperluas akses pendidikan mendapat pengakuan di tingkat regional. Kaltara meraih Penghargaan Terbaik II kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Kalimantan.
Tak hanya penghargaan, capaian tersebut juga membawa insentif sebesar Rp1,5 miliar bagi Pemprov Kaltara.
Penghargaan diterima Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam acara yang berlangsung di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (3/9) malam.
Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan merupakan bentuk penilaian terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan mudah dijangkau.
Sejumlah indikator menjadi dasar penilaian, di antaranya pemerataan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Capaian Kaltara tersebut menjadi gambaran bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mulai menunjukkan hasil.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu menjalankan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, terdapat empat sektor utama yang menjadi perhatian, yakni pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan perumahan.
“Empat indikator ini sejalan dengan prioritas Presiden. Kemendagri ingin terus mendorong pemerintah daerah agar program kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” kata Tito.
Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk tidak berhenti pada pencapaian. Pemerintah daerah akan terus memperkuat kualitas sekaligus pemerataan layanan pendidikan hingga ke seluruh wilayah Kaltara.
Dengan kondisi geografis Kaltara yang luas, pemerataan akses pendidikan menjadi tantangan sekaligus prioritas agar masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ajang yang diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu turut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari.
