Kepala Dishub Kaltara, Idham Chalid, mengatakan keberlangsungan rute tersebut sangat bergantung pada tingkat okupansi penumpang. Karena itu, dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah dan pelaku usaha, dinilai penting agar layanan penerbangan tetap beroperasi secara berkelanjutan.
“Rute ini masih berjalan dan menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal,” ujar Idham.
Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah tingginya biaya operasional maskapai, termasuk kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada struktur tarif penerbangan.
Meski demikian, Pemprov Kaltara terus berupaya mempertahankan layanan tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat aksesibilitas wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menerbitkan surat edaran yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk memanfaatkan penerbangan yang tersedia dari dan menuju Tanjung Selor.
Selain mempertahankan rute yang ada, Dishub Kaltara juga aktif menjajaki peluang masuknya maskapai baru guna memperluas pilihan transportasi udara bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah turut membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Dirgantara Indonesia, terkait peluang pengoperasian pesawat N219 untuk melayani penerbangan perintis di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Kaltara.
Pesawat N219 dinilai memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjangkau bandara-bandara kecil di kawasan pedalaman maupun perbatasan yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses transportasi.
“Upaya pengembangan penerbangan perintis terus kami dorong melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Namun yang paling utama saat ini adalah memastikan rute Tanjung Selor–Balikpapan tetap bertahan dan semakin diminati masyarakat,” tegas Idham.
Keberadaan rute udara tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pemerintahan, investasi, perdagangan, hingga sektor pariwisata di Kalimantan Utara yang terus berkembang sebagai provinsi perbatasan.
