WARTA, NUNUKAN – Suasana di Ruang Ambalat Kantor Cabang PT Pelindo Nunukan mendadak hangat pada Kamis (5/2/2026). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali turun tangan memediasi pertemuan krusial antara pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan PT Pelindo Nunukan. Fokus utamanya: menyepakati angka penyesuaian tarif E-Pass Pelabuhan Tunontaka tahun 2026.
Mediasi ini menjadi langkah strategis untuk meredam perbedaan pandangan terkait rencana kenaikan tarif kendaraan angkutan barang yang sempat memicu dinamika di kalangan pelaku usaha logistik.
Mencari Keseimbangan Ekonomi
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menegaskan bahwa kehadiran legislatif adalah untuk memastikan kebijakan tidak berat sebelah. Menurutnya, tarif yang ditetapkan harus mampu mendukung operasional pelabuhan tanpa mematikan dunia usaha.
”Kami ingin semua pihak duduk satu meja. Tarif yang disepakati harus masuk akal bagi pelaku usaha, namun di sisi lain tetap mendukung pengembangan pengelolaan pelabuhan,” ujar Andi Fajrul.
Ia mengingatkan bahwa Pelabuhan Tunontaka adalah urat nadi ekonomi daerah. Jika biaya logistik membengkak tanpa perhitungan cermat, arus distribusi barang di Nunukan dipastikan akan terganggu.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak berdampak sistemik ke masyarakat luas. “Jika tarif terlalu tinggi, efek dominonya bisa menjalar hingga ke kenaikan harga barang di pasar,” tegasnya.
Alot Namun Konstruktif
Meski diskusi berjalan cukup alot, para pengusaha JPT yang hadir bersikap proaktif. Mereka menekankan prinsip value for money—bahwa penyesuaian tarif harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas nyata, khususnya kualitas akses jalan dan area operasional di dalam pelabuhan yang selama ini menjadi keluhan.
Menanggapi aspirasi tersebut, General Manager PT Pelindo Regional IV Cabang Nunukan, Anugrah Amalia, menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang masuk.
”Kami mencatat seluruh masukan. Penyesuaian tarif ini nantinya akan kami selaraskan dengan peningkatan layanan yang nyata bagi pengguna jasa,” jelas Anugrah.
Komitmen Perbaikan Infrastruktur
Sebagai bentuk komitmen awal, Anugrah memaparkan bahwa saat ini PT Pelindo tengah menggenjot perbaikan infrastruktur jalan di area bongkar muat peti kemas. Proyek ini ditargetkan rampung pada April 2026, sehingga kelancaran arus logistik dapat segera dirasakan oleh para pelaku usaha.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh KSOP Nunukan Agustinus Bora, Ketua ALFI Nunukan Sumari, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan Rohadiansyah, serta perwakilan Dinas Perhubungan. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu melahirkan keputusan tarif E-Pass yang mencerminkan kondisi lapangan dan menjaga keberlanjutan ekonomi di Bumi Penekindi Debaya.
