WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Salah satu program prioritas yang kini diusulkan adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan proposal bantuan perumahan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Usulan tersebut mencakup perbaikan sebanyak 2.517 unit RTLH serta pembangunan 1.549 unit rumah khusus untuk relokasi yang tersebar di 16 kecamatan.
“Program RTLH menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan. Hunian layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/4).
Dalam upaya merealisasikan program tersebut, BPPD aktif melakukan koordinasi lintas sektor bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Nunukan, Irwan Sabri, BPPD juga memaparkan rencana aksi tahun 2026 yang berfokus pada percepatan pembangunan serta penguatan ekonomi lokal di kawasan perbatasan.
Robby menjelaskan, strategi tersebut disusun berdasarkan analisis tren fiskal daerah yang dikaitkan dengan perilaku ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
“Melalui analisis fiskal, kita bisa melihat pola belanja, distribusi ekonomi, hingga ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas lintas batas. Dari situ, intervensi pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain fokus pada perumahan, BPPD juga menyoroti pentingnya pengaturan aktivitas ekspor dan impor di kawasan perbatasan dengan prinsip kesetaraan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekonomi antara wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Tak hanya itu, aspek kepatuhan hukum serta nilai sosial budaya masyarakat perbatasan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Menurut BPPD, pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperkuat tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.
Program ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Nunukan di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Sabri, yang menekankan optimalisasi dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Melalui sinergi dengan BNPP dan kementerian terkait, pembangunan diharapkan dapat didukung oleh APBN tanpa membebani APBD daerah.
