WARTA, TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum, mendorong percepatan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus Narkoba dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah Kaltara.
Usulan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Silaturahmi Forkopimda bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltara yang baru, Yudi Indra Gunawan, S.H., M.H, di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (27/10/2025).
Gubernur Zainal menilai, keberadaan Kajati baru melengkapi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara setelah sempat terjadi kekosongan jabatan selama tiga bulan. Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah semakin kuat, terutama dalam memperjuangkan kelengkapan sarana penegakan hukum.
“Saat ini Lapas untuk kasus Narkoba masih berada di Banjarmasin, sedangkan Lapas Tipikor di Samarinda. Kondisi ini tentu menyulitkan keluarga warga binaan, terutama yang kurang mampu, untuk melakukan kunjungan,” ujar Gubernur Zainal.
Menurutnya, dukungan keluarga tetap dibutuhkan warga binaan meski sedang menjalani hukuman, karena menjadi bagian penting dari proses pembinaan moral dan sosial.
Selain Lapas, Gubernur juga menyoroti kebutuhan pembangunan fasilitas Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara sebagai bagian dari penguatan sistem hukum dan keadilan di provinsi termuda ini.
“Kami berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan Lapas dan fasilitas hukum lainnya dapat direalisasikan pada tahun 2026, baik melalui APBN maupun APBD,” jelasnya.
Zainal memastikan, Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan seluas lebih dari 300 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) untuk pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
“Lahan di KBM masih sangat luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sekarang yang kita perlukan adalah dukungan anggaran dan komitmen bersama lintas lembaga,” pungkasnya.
