WARTA, TANJUNG SELOR – Perencanaan pengadaan barang dan jasa sejak tahap awal menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara), terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Pemetaan kebutuhan material, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi, serta perhitungan waktu distribusi diperlukan agar pengadaan dapat berjalan lebih terukur. Langkah ini juga membantu mengantisipasi kendala pasokan yang berpotensi memengaruhi jadwal pekerjaan di lapangan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltara, Berly, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan dua aspek sekaligus, yakni pemenuhan ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan ketersediaan barang sesuai kebutuhan teknis.
Menurutnya, karakteristik geografis Kaltara membuat proses pengadaan tidak bisa disamakan di seluruh wilayah. Daerah seperti Krayan, Long Nawang, dan Lumbis membutuhkan perhitungan distribusi yang cermat karena akses transportasi dan pengiriman logistik memiliki tantangan tersendiri.
Karena itu, identifikasi kebutuhan barang dan jasa perlu dilakukan sejak penyusunan rencana pengadaan. Pengelola proyek harus memperhitungkan spesifikasi material, ketersediaan produk yang memenuhi persyaratan, serta estimasi waktu pengiriman menuju lokasi pekerjaan.
Perencanaan yang matang dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan pasokan dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan tetap dapat diakomodasi tanpa mengabaikan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Penerapan TKDN sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Pelaksanaannya di daerah perlu didukung pengelolaan pengadaan yang memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
Dalam konteks Kaltara, pendekatan tersebut penting agar kebijakan penggunaan produk dalam negeri dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan, termasuk pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Melalui perencanaan yang lebih terukur, pengadaan barang dan jasa diharapkan semakin efektif, sesuai spesifikasi teknis, serta mendukung keberlanjutan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman Bumi Benuanta.
