WARTA, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi persoalan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Kabupaten Bulungan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kaltara, Senin (20/4), sebagai langkah konkret mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait distribusi BBM yang dinilai belum optimal.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, bersama anggota dewan lainnya serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, aparat keamanan, pihak Pertamina, hingga komunitas Gabungan Supir Bulungan (GASBUL).
Dalam forum tersebut, Muddain menegaskan bahwa salah satu penyebab utama antrean panjang di SPBU adalah lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan. Karena itu, DPRD mendorong penguatan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi.
“Kami melihat perlu ada keterlibatan aktif dari pengelola SPBU, aparat pengawas, dan instansi terkait agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang optimal penting untuk mencegah berbagai praktik penyimpangan, seperti pengisian berulang, distribusi tidak sesuai peruntukan, hingga potensi penimbunan yang memperparah antrean.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penataan sistem antrean di SPBU agar lebih tertib dan transparan. Mekanisme antrean yang baik dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memudahkan proses pengawasan di lapangan.
“Transparansi distribusi harus diperkuat agar pengawasan berjalan efektif dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” tegasnya.
DPRD Kaltara menilai, pengawasan yang konsisten di tingkat SPBU menjadi kunci utama dalam mengurai persoalan antrean BBM yang kerap terjadi. Dengan sistem yang lebih tertib dan terpantau, distribusi BBM diharapkan dapat berjalan lancar serta memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa hambatan.
Melalui RDP ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan sistem distribusi BBM di Kaltara, demi memastikan ketersediaan energi yang merata dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
