WARTA, TARAKAN – Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah oleh pihak swasta mulai dilirik sebagai sumber pendapatan baru bagi Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satu yang menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara adalah penggunaan jalan provinsi untuk menunjang aktivitas industri dan pengangkutan di kawasan strategis.
Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengatakan optimalisasi aset daerah perlu menjadi bagian dari strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, aset pemerintah provinsi yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga seharusnya dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Potensi tersebut salah satunya terdapat di kawasan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), tempat sejumlah fasilitas milik pemerintah provinsi digunakan untuk mendukung kegiatan industri.
“Ada aset kita yang dipakai oleh pihak ketiga di kawasan KIPI, seperti aset jalan provinsi maupun fasilitas pendukung lainnya. Ini harusnya bisa memberikan retribusi atau kontribusi yang optimal bagi daerah,” ungkap Datu Iqro.
Persoalan tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Komisi II DPRD Kaltara di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Kota Tarakan, Sabtu (12/9/2026).
Dalam pembahasan itu, Datu Iqro juga memaparkan kondisi APBD Kaltara 2026 yang berada di kisaran Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi PAD telah mencapai sekitar 40 persen.
Capaian tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui penggalian sumber penerimaan yang belum tergarap maksimal, termasuk pemanfaatan aset pemerintah daerah.
Ia mencontohkan Kalimantan Timur (Kaltim) yang disebut mampu memperoleh pendapatan hingga Rp450 miliar dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah oleh pihak swasta.
Menurut Datu Iqro, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Kaltara untuk mengembangkan pola pengelolaan aset yang lebih produktif. Terlebih, aktivitas industri dan mobilitas angkutan di kawasan KIPI membuka peluang pemanfaatan infrastruktur milik pemerintah provinsi.
Sebagai langkah awal, Bapenda Kaltara akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengidentifikasi aset yang digunakan pihak ketiga sekaligus mengkaji mekanisme kontribusi yang dapat diterapkan.
Pendataan dan penyusunan regulasi dinilai penting agar pemanfaatan aset memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penunjang pembangunan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
