WARTA, MALINAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) turun langsung ke wilayah perbatasan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, untuk memastikan data pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Langkah ini dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Kaltara bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltara, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
Tim melakukan identifikasi dan validasi pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah, mulai dari Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu hingga Kayan Hilir.
Peninjauan langsung tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data pembangunan yang selama ini digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan melalui Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan validasi lapangan diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya bertumpu pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Dalam beberapa hari ini kami melakukan peninjauan langsung untuk mengidentifikasi dan memvalidasi data pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir,” ujar Berly.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sebatas melihat perkembangan pembangunan yang telah berjalan. Hasil identifikasi juga akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun rencana pembangunan berikutnya.
“Kami juga melihat kondisi pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Apau Kayan. Ini penting untuk memastikan data dan kondisi aktual di lapangan menjadi dasar dalam perencanaan ke depan, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dengan karakteristik wilayah Apau Kayan yang memiliki tantangan geografis, ketersediaan data yang akurat menjadi semakin penting. Kondisi jalan, jembatan serta kebutuhan konektivitas masyarakat perlu dipotret secara langsung agar program pembangunan dapat diarahkan pada titik yang benar-benar membutuhkan intervensi.
Berly menegaskan, Biro Administrasi Pembangunan Kaltara akan terus menjalankan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
“Prinsipnya, kita ingin memastikan pembangunan yang direncanakan ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan. Dengan data yang tervalidasi, koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
Melalui validasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap perencanaan pembangunan infrastruktur di Apau Kayan semakin akurat, terukur dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
