WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi menuju kemandirian fiskal. Salah satunya dengan memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mempercepat implementasi sistem digital dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/6).
Menurut Datu Iqro, peningkatan PAD tidak dapat dibebankan kepada satu instansi semata. Seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak maupun retribusi daerah harus bergerak bersama untuk menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.
“Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Optimalisasi PAD membutuhkan dukungan seluruh OPD agar potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Bapenda mengajak seluruh perangkat daerah menyusun langkah strategis melalui penyempurnaan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Penyusunan peta jalan ini dilakukan bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltara dan Bankaltimtara sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Datu Iqro menilai digitalisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan pendapatan daerah. Karena itu, masukan dari seluruh OPD diperlukan agar roadmap yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan penerimaan daerah,” katanya.
Bapenda mencatat sedikitnya 14 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara memiliki kewenangan dalam pengelolaan retribusi daerah. Potensi tersebut dinilai masih dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih kuat dan pemanfaatan teknologi digital.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Bapenda juga mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk memperluas sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor.
Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut, Pemprov Kaltara akan memperkuat sosialisasi Surat Edaran Gubernur terkait imbauan kepada ASN yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah agar segera melakukan mutasi ke pelat Kaltara.
Langkah tersebut diyakini dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap PAD sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.
Menjelang pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD pada akhir Juni mendatang, Datu Iqro meminta seluruh anggota TP2DD menjaga soliditas dan memperkuat koordinasi agar target digitalisasi serta peningkatan PAD dapat tercapai.
“Momentum HLM nanti harus menjadi bukti keseriusan kita dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern, transparan, dan mampu mendukung kemandirian fiskal Kalimantan Utara,” tegasnya.
Rapat koordinasi TP2DD tersebut diikuti perwakilan Bank Indonesia, Bankaltimtara, serta seluruh OPD anggota TP2DD Provinsi Kaltara dan berlangsung selama dua hari.
