WARTA, TARAKAN – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Arming, mendesak adanya perbaikan besar-besaran terhadap fasilitas dan pelayanan publik di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Ia menilai kapasitas pelabuhan saat ini sudah masuk tahap krisis, sehingga membutuhkan penataan menyeluruh, bukan sekadar perbaikan kosmetik.
Arming menegaskan bahwa Pelabuhan Nunukan dapat dijadikan contoh bagaimana sebuah pelabuhan perbatasan seharusnya dikelola. Menurutnya, kualitas layanan dan tata kelola di Nunukan jauh lebih tertata dibanding Tengkayu I.
“Pelabuhan ini aktivitasnya sangat padat. Setiap hari ada 1.950 orang, 1.470 mobil, dan 2.732 motor yang lalu-lalang. Kami butuh kejujuran dari pengelola—sampaikan apa saja kebutuhan yang mendesak. DPRD siap mendukung penganggarannya pada 2026,” ujar Arming.
Selain kapasitas, Arming juga menyoroti fasilitas dasar yang dinilai buruk, termasuk kebersihan area publik dan toilet yang disebutnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi pada pelabuhan yang menjadi pintu mobilitas ribuan orang setiap hari.
Isu Fasilitas Masuk Agenda Anggaran Daerah
Dalam rapat gabungan Komisi DPRD Kaltara, isu Pelabuhan Tengkayu I resmi dimasukkan sebagai bahan pembahasan dalam perencanaan anggaran daerah. Hal ini menandai bahwa peningkatan layanan pelabuhan telah menjadi salah satu prioritas legislator.
Arming menekankan bahwa anggaran ke depan harus diarahkan pada hal-hal yang memiliki dampak langsung bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang.
“Daripada anggaran habis untuk hal kecil yang tidak terlalu penting, lebih baik dialokasikan untuk fasilitas vital seperti dermaga, sarana bongkar muat, hingga aspek keselamatan,” tegasnya.
Dua Pekan Batas Waktu Perbaikan
DPRD juga memberikan ultimatum dua pekan kepada pengelola pelabuhan untuk menunjukkan langkah nyata perbaikan pelayanan. Peringatan ini menandakan bahwa kondisi Pelabuhan Tengkayu I dinilai sudah sangat mendesak dan tidak boleh terus dibiarkan.
Selain fasilitas dermaga, DPRD menyoroti kebersihan lingkungan pelabuhan, termasuk toilet umum yang disebut perlu penanganan serius.
