WARTA, TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut positif wacana kolaborasi pembangunan wilayah perbatasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Seperti diketahui, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beberapa waktu lalu telah menyepakati rencana penguatan pembangunan di kawasan perbatasan.
Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi, menilai kerja sama ini menjadi peluang strategis, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan masing-masing daerah.
“Tentunya ini kita sambut baik, apalagi kita paham bahwa Kaltara pernah menjadi bagian dari Kaltim. Sinergi seperti ini akan sangat membantu pembangunan wilayah 3T,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Meski begitu, Helmi menegaskan pembahasan lanjutan tetap diperlukan, mengingat kedua provinsi memiliki batas wilayah yang berbeda. Salah satunya adalah menentukan titik-titik strategis yang akan dibangun bersama.
Ia memberi contoh konsep pembangunan yang saling terhubung, meski masing-masing daerah membangun di wilayahnya sendiri.
“Seperti Kaltim membangun di wilayahnya, Kaltara di wilayahnya, namun terhubung di perbatasan. Contohnya Jalan Perbatasan NKRI–Malaysia,” jelasnya.
Terkait pendanaan, Helmi menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur masing-masing provinsi. Rincian anggaran baru akan dibahas setelah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan dalam perencanaan.
“Kita menunggu tindak lanjutnya. Nanti akan terlihat berapa porsi anggaran dari Kaltim dan Kaltara,” pungkasnya.
