WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melanjutkan program bantuan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu. Tahun ini, sebanyak 292 rumah di berbagai kabupaten/kota akan menerima bantuan melalui program yang rutin digelar setiap tahun tersebut.
Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si, melalui Kabid Ketenagalistrikan, Abdul Muis, di ruang kerjanya, Selasa (17/6).
“Pemasangan listrik gratis ini bersumber dari APBD Provinsi Kaltara dan akan diberikan kepada warga di 292 rumah. Saat ini kami sedang menyelesaikan proses penetapan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, yang tinggal menunggu tanda tangan Kepala Dinas dan proses administrasi di Biro sebelum ke Gubernur,” jelas Abdul Muis.
Mulai Pengerjaan Setelah SK Terbit dan Lelang Tuntas
Ia memperkirakan proses penerbitan SK dan tahapan lelang akan rampung pada akhir Juli 2025, sehingga pekerjaan pemasangan bisa langsung dimulai.
“Setelah SK terbit, baru proses lelang. Kami targetkan pengerjaan bisa dimulai pertengahan hingga akhir Juli, tergantung kecepatan lelang,” ujarnya.
Program ini, lanjutnya, ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan telah melalui proses verifikasi ketat. Data calon penerima berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota, kemudian diverifikasi langsung oleh tim Dinas ESDM di lapangan.
Fasilitas 900 VA dan Proses Cepat, Administrasi Ketat
Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap rumah akan mendapatkan sambungan listrik dengan kapasitas 900 VA atau 4 Ampere, dilengkapi dengan 3 titik lampu, 1 titik stop kontak, dan grounding, serta sistem token listrik prabayar.
“Pengerjaan fisiknya cepat, biasanya hanya beberapa hari per rumah. Tapi proses administrasinya yang agak memakan waktu. Kami targetkan dalam 2 hingga 3 bulan selesai semua,” imbuhnya.
Komitmen Terus Ditingkatkan Meski Usulan Menurun
Meskipun jumlah usulan dari daerah tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.000 rumah, Pemprov Kaltara tetap menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok daerah.
“Kami tidak pernah menolak usulan dari daerah. Justru kami minta agar daerah aktif mengusulkan, terutama untuk daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan listrik. Ini penting untuk pemetaan dan perencanaan program ke depan,” tegas Abdul Muis.
Ia juga memastikan, Dinas ESDM Kaltara akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat desa, terutama dalam bidang ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan provinsi.
“Selama usulan disampaikan sesuai prosedur, akan langsung kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
