WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya tetap aman, sekaligus mendorong penambahan kuota BBM subsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Nunukan, Rohadiansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau kondisi stok BBM melalui koordinasi intensif dengan Pertamina, meski Nunukan belum memiliki depo penyimpanan sendiri.
“Karena kita tidak memiliki depo, pasokan BBM disuplai dari Tarakan. Informasi stok kami peroleh dari SPBU, berbeda dengan daerah yang sudah memiliki depo sendiri,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Meski bergantung pada pasokan dari Tarakan, Pemkab memastikan ketersediaan BBM untuk wilayah Nunukan tetap dalam kondisi aman.
“Dari hasil koordinasi dengan Pertamina, stok di Tarakan untuk wilayah Kaltara, termasuk Nunukan, masih aman,” jelasnya.
Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada aspek distribusi, khususnya keterbatasan armada transportasi laut. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan apabila terjadi kendala teknis.
“Kalau ada kapal yang mengalami kerusakan, tentu berdampak. Tapi sejak sebelum Lebaran hingga saat ini, distribusi relatif lancar tanpa kendala berarti,” tambahnya.
Kondisi tersebut tercermin di lapangan, di mana hingga kini tidak terlihat antrean di sejumlah SPBU. Harga BBM pun masih stabil.
“Di SPBU kondisi aman, tidak ada antrean. Mudah-mudahan ini terus terjaga,” katanya.
Selain memastikan kelancaran distribusi, Pemkab Nunukan juga terus memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi. Pada 2026, alokasi BBM subsidi untuk Nunukan tercatat meliputi LPG 6.581 metrik ton, solar 12.781 kiloliter, pertalite 22.599 kiloliter, serta minyak tanah wilayah 4 sebanyak 708 kiloliter.
Meski demikian, terjadi penurunan kuota yang merupakan kebijakan nasional dari BPH Migas.
“Penurunan ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Nunukan,” ungkap Rohadiansyah.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkab telah mengajukan penambahan kuota BBM subsidi ke pemerintah pusat, dengan dukungan langsung dari Bupati Nunukan. Namun hingga kini, usulan tersebut masih menunggu persetujuan.
“Kami sudah mengusulkan ke BPH Migas dan Pertamina, tapi belum ada jawaban,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa BBM subsidi memiliki keterbatasan dan harus digunakan secara tepat sasaran.
“Pertalite itu BBM subsidi yang ada kuotanya. Berbeda dengan non-subsidi seperti Pertamax yang tidak dibatasi. Kalau semua bergantung pada pertalite, tentu akan terjadi kekurangan,” tegasnya.
Dalam menjaga keberlanjutan ekonomi daerah, Pemkab Nunukan turut memprioritaskan distribusi BBM subsidi bagi kelompok strategis seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun, kewenangan daerah masih terbatas pada pemberian rekomendasi kepada SPBU, sementara pembagian kuota tetap ditentukan pemerintah pusat.
Ke depan, Pemkab memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU guna menjaga distribusi tetap lancar dan merata di seluruh wilayah Nunukan.
