WARTA, NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk segera meninjau dan meningkatkan insentif bagi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Desakan ini disampaikan langsung oleh anggota DPRD, Andi Fajrul Syam, menyusul keluhan dari Ketua HIMPAUDI Nunukan, Martina, dalam acara Pentas Seni dan Pelepasan PAUD se-Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (10/6/2025).
Martina mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya insentif guru PAUD yang saat ini hanya sekitar Rp500 ribu per bulan, setelah insentif dari pemerintah provinsi dihentikan. Ia berharap Pemkab segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik usia dini tersebut.
“Kami mohon insentif, atau setidaknya pengganti transportasi untuk guru-guru PAUD bisa ditingkatkan. Saat ini benar-benar jauh dari layak,” ungkap Martina di hadapan para tamu dan undangan.
Pernyataan tersebut mendapat respons serius dari Andi Fajrul Syam. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi sekolah PAUD tempat Martina mengajar dan menyaksikan langsung keterbatasan sarana serta beban kerja para guru PAUD.
“Mereka adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak-anak kita. Tapi bayangkan, mereka digaji hanya Rp500 ribu per bulan. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Fajrul mendesak agar Bupati Nunukan segera mengambil langkah konkret dalam bentuk penambahan insentif melalui anggaran daerah, bahkan jika memungkinkan, diberlakukan mulai bulan depan.
“Masalah ini bukan sekadar soal nominal, tapi menyangkut penghargaan terhadap peran strategis guru PAUD. Mereka layak mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Fajrul, rendahnya insentif guru PAUD mencerminkan masih kurangnya perhatian terhadap pendidikan usia dini, terutama di sektor nonformal. Padahal, masa usia dini adalah fondasi utama tumbuh kembang anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan aspirasi ini, dan berharap Pemkab bisa segera merealisasikannya,” pungkasnya.
Seiring dimulainya tahun ajaran baru, HIMPAUDI dan DPRD Nunukan berharap Pemerintah Kabupaten membuka ruang dialog dan segera merumuskan kebijakan afirmatif bagi peningkatan kesejahteraan guru PAUD di seluruh wilayah perbatasan.
