WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi Pendidikan Aman Bencana, Selasa (3/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula SMAN 1 Tanjung Selor ini diikuti oleh pelajar dan guru dari SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 2 Tanjung Selor.
Acara secara resmi dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Kaltara (ex-officio), Bustan. Dalam sambutannya, Bustan menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas Gubernur Kaltara dalam 100 hari kerja, khususnya dalam bidang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
“Hari ini, kita mulai mengimplementasikan program ketahanan dan mitigasi bencana melalui satuan pendidikan. Ini bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap potensi bencana di sekitar mereka,” tegasnya.
Menurut Bustan, kesadaran akan kebencanaan harus dibangun sejak dini, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi titik kumpul dan tempat belajar anak-anak setiap hari.
Sosialisasi ini membahas berbagai materi penting, mulai dari karakteristik kebencanaan di Kaltara, pilar-pilar satuan pendidikan aman bencana, simulasi mitigasi gempa, hingga pemahaman atas Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, SPAB, menjelaskan bahwa Pergub Nomor 36 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan dan strategi mitigasi kebencanaan di tingkat satuan pendidikan.
Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan di bidang pendidikan mengenai urgensi penerapan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana (PRB) dalam lingkungan satuan pendidikan. Hal ini penting agar sekolah sebagai institusi sosial memiliki kemampuan adaptif dan responsif terhadap potensi bencana, serta mampu melindungi seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan pendekatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara menyeluruh ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembelajaran serta manajemen sekolah di Kalimantan Utara,” jelas Andi Amriampa.
Pihaknya juga ingin menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, khususnya satuan pendidikan dan para pemangku kepentingan, merupakan elemen kunci dalam upaya penanggulangan bencana. Masyarakat, termasuk komunitas sekolah, harus menjadi subjek utama dalam pengurangan risiko bencana, bukan hanya objek perlindungan.
“Dengan menjadikan masyarakat sekolah sebagai bagian aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kebencanaan, ketangguhan daerah terhadap bencana dapat dibangun secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.”
Dia menambahkan Pendidikan aman bencana bukan hanya soal evakuasi saat bencana terjadi, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur, sistem, dan pola pikir yang tangguh dalam menghadapi risiko bencana sejak awal. Langkah ini sangat penting mengingat Kaltara termasuk wilayah potensi bencana terhadap berbagai bencana, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi.
