WARTA, TANJUNG SELOR – Selain menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga menyepakati Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha.
Penetapan tersebut merupakan bagian dari hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Tiga sektor yang mendapatkan ketentuan upah minimum sektoral meliputi pertanian kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan harus memperhatikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
Menurutnya, keputusan yang diambil telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tercipta keseimbangan dalam hubungan industrial.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Adapun besaran UMSP Kaltara Tahun 2027 yang disepakati yakni:
• Sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065.
• Sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619.
• Sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174.
Dari ketiga sektor tersebut, minyak bumi dan gas alam memiliki besaran upah minimum tertinggi, yakni Rp4.070.174.
Zainal berharap penetapan UMSP tersebut dapat dilaksanakan secara baik oleh seluruh pihak, khususnya perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor terkait.
Ia juga mengingatkan para pengusaha agar memenuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja diharapkan terus membangun komunikasi konstruktif dengan perusahaan sehingga hubungan industrial di Kaltara tetap kondusif.
“Yang kita harapkan bukan hanya pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.




