WARTA, JAKARTA – Arus investasi besar yang masuk ke Kalimantan Utara dinilai harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Berangkat dari semangat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Sekprov Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menggagas program SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) sebagai strategi memperkuat keterlibatan UMKM dalam ekosistem industri berskala global.
Gagasan tersebut dipaparkan Denny dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang digelar di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Program ini dirancang untuk menjawab tantangan besar yang muncul seiring berkembangnya Kawasan Industri Tanah Kuning, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara.
Di hadapan Gubernur Kaltara sekaligus mentor proyek perubahan, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Denny menegaskan bahwa hilirisasi industri tidak boleh hanya menghadirkan angka investasi yang tinggi, tetapi juga harus menciptakan peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
“Investasi yang besar harus menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai terjadi kondisi di mana industri berkembang pesat, tetapi pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Menurut Denny, tanpa strategi yang tepat, daerah berisiko menghadapi fenomena enclave economy, yakni ketika aktivitas investasi tumbuh pesat namun manfaat ekonominya tidak mengalir secara optimal kepada masyarakat sekitar.
Untuk mengatasi hal tersebut, SINERGI Kaltara hadir sebagai sistem yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas produksi UMKM lokal secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Program ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan kelembagaan, transformasi digital, dan dukungan regulasi. Ketiganya menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan kawasan industri.
Pada sisi kelembagaan, Pemprov Kaltara akan membentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin langsung oleh Sekprov. Forum ini bertugas menyinergikan berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari perizinan, peningkatan kapasitas usaha, hingga standardisasi produk agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
Sementara itu, pada aspek digital, akan dikembangkan platform Business-to-Business (B2B) SINERGI Kaltara. Platform tersebut menjadi wadah yang mempertemukan permintaan barang dan jasa dari kawasan industri dengan produk serta layanan yang disediakan UMKM lokal.
Tak hanya itu, sistem ini juga akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Sebagai penguat implementasi, Pemprov Kaltara juga menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pengelola kawasan industri memberikan ruang yang lebih besar bagi produk dan jasa lokal yang telah memenuhi standar kualitas.
Gagasan SINERGI Kaltara mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang komprehensif, realistis, dan didukung kesiapan anggaran serta infrastruktur lintas sektor.
Melalui inovasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap geliat investasi dan hilirisasi industri yang terus berkembang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan masuk ke rantai pasok industri global.
