WARTA, NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat terus diperkuat. Pada tahun 2026, anggaran untuk program jaminan kesehatan daerah ditingkatkan menjadi Rp37 miliar atau bertambah Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, baik dari angka kelahiran maupun arus pendatang yang menetap di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Nunukan, Miskia, menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah penduduk secara langsung berdampak pada kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus disiapkan pemerintah daerah.
“Alokasi anggaran tahun ini mencapai Rp37 miliar. Kenaikan ini dilakukan karena jumlah penduduk terus bertambah dan pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, tetap memperoleh jaminan kesehatan,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Nunukan menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 90 ribu warga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, sekitar 60 ribu warga lainnya mendapatkan bantuan iuran yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN.
Dengan total sekitar 150 ribu penerima manfaat, tingkat kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Nunukan kini mencapai 97 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Selain peserta penerima bantuan, masih terdapat masyarakat yang secara mandiri membayar iuran kepesertaan JKN.
Menurut Miskia, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendukung target Universal Health Coverage (UHC) di daerah.
“Cakupan kepesertaan kita sudah sangat tinggi. Ini menjadi bukti bahwa akses layanan kesehatan semakin terbuka bagi masyarakat Nunukan,” katanya.
Pemkab Nunukan, lanjutnya, akan terus menjaga keberlanjutan program tersebut dengan memastikan dukungan anggaran tetap tersedia setiap tahun. Langkah ini dilakukan agar seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dan memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala biaya.
Melalui peningkatan anggaran tersebut, pemerintah berharap layanan kesehatan yang berkualitas dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
