Salah satu lokasi yang menjadi prioritas pembangunan berada di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan. Kehadiran PLTS komunal di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, ST, MSi, saat Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman yang digelar di Kecamatan Lumbis Pansiangan.
Menurut Yosua, pembangunan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat di kawasan terluar memperoleh akses pelayanan yang setara dengan daerah lain.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” ujarnya saat membacakan sambutan gubernur.
Ia menjelaskan, pembangunan 13 titik PLTS komunal merupakan bagian dari peta jalan ketenagalistrikan yang telah disusun Pemprov Kaltara dalam lima tahun ke depan. Program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan listrik masyarakat di daerah yang masih sulit dijangkau jaringan konvensional.
Khusus di Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan, PLTS komunal direncanakan melayani sekitar 109 rumah warga dan 15 fasilitas umum. Secara keseluruhan, keberadaan pembangkit berbasis energi surya itu diproyeksikan memberikan manfaat bagi 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.
Selain memperluas akses listrik, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menerapkan penggunaan energi secara bijak dan efisien guna menjaga keberlanjutan sumber energi di masa depan.
Pemprov Kaltara menegaskan upaya pemerataan listrik tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, PLN, serta berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur energi di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih cepat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Komisi VII, Hj. Rahmawati Zainal, SH. Dalam kesempatan itu, masyarakat dan para kepala desa memanfaatkan forum dialog untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah, mulai dari infrastruktur transportasi, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah perbatasan.
Melalui pembangunan PLTS komunal ini, Pemprov Kaltara berharap kesenjangan akses energi antara wilayah perkotaan dan pedalaman semakin berkurang, sehingga masyarakat perbatasan dapat menikmati layanan dasar yang lebih baik dan berkelanjutan.
