WARTA, TANJUNG SELOR – Kritik terhadap belanja daerah kembali mencuat di DPRD Kalimantan Utara. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemprov Kaltara memangkas kegiatan yang dinilai menghabiskan anggaran tanpa memberikan nilai manfaat yang jelas bagi publik.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, menyebut sejumlah kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebihan, dan program non-prioritas masih mendominasi anggaran. “Pos-pos seperti itu harus dikurangi. APBD harus digunakan secara produktif, bukan untuk kegiatan yang tidak memberi dampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Saleh, menjaga efisiensi anggaran menjadi kunci di tengah tekanan fiskal daerah. Pemangkasan belanja konsumtif akan membuka ruang lebih besar bagi pemerintah untuk memperkuat sektor pelayanan dasar dan pembangunan yang bersifat urgent.
Saleh menegaskan bahwa langkah penghematan bukan sesuatu yang bisa ditunda. “Pemerintah harus tegas dan konsisten. Penghematan adalah keharusan agar APBD lebih bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegasnya.
