WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengedepankan pendekatan dialog dalam menyikapi persoalan aktivitas galian C dan operasional angkutan material di wilayah Bulungan.
Hal itu terlihat saat Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menerima langsung aspirasi ratusan sopir truk di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/5/2026).
Dalam suasana yang berlangsung terbuka dan kondusif, para sopir menyampaikan harapan agar aktivitas usaha galian C tetap berjalan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Zainal menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik, termasuk terkait penyelesaian administrasi dan legalitas usaha pertambangan.
“Kami terus membangun komunikasi agar persoalan ini bisa diselesaikan bersama dengan baik,” ujarnya.
Menurut Zainal, Pemprov Kaltara pada prinsipnya mendukung kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses penataan dan penyelesaian perizinan dilakukan secara bertahap agar aktivitas usaha tetap memiliki kepastian hukum.
Ia menilai legalitas usaha menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, Pemprov Kaltara memberikan waktu hingga Desember 2026 untuk proses penyelesaian administrasi dan perizinan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan tengah agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, sembari para pelaku usaha melengkapi persyaratan legalitas yang diperlukan.
Usai dialog berlangsung, para peserta aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Situasi di sekitar Kantor Gubernur Kaltara terpantau aman dan kondusif.
Melalui pendekatan komunikasi dan kolaborasi, pemerintah berharap penyelesaian persoalan galian C dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi masyarakat dan penataan sektor pertambangan di Kaltara.
