WARTA, TANJUNG SELOR – Komitmen menuju birokrasi digital kembali membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam daftar 64 instansi terbaik nasional dalam pelaporan pemanfaatan sertifikat elektronik, Kamis (16/4).
Tak sekadar masuk daftar, Kaltara bahkan mencatatkan hasil sempurna tanpa satu pun catatan kekurangan. Dalam kategori pemerintah provinsi, Kaltara berdiri sejajar dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemprov Jawa Tengah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dewi Martha Silaen, mengungkapkan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif serta dukungan penuh pimpinan daerah.
“Keberhasilan ini tidak instan. Kami memastikan seluruh instrumen pemanfaatan sertifikat elektronik terpenuhi dengan melengkapi dokumen bukti dukung sesuai parameter dari BsrE,” jelas Dewi.
Ia menambahkan, proses verifikasi mandiri dilakukan secara berkala untuk menjamin kesesuaian data dan kualitas pelaporan. Hasilnya, Pemprov Kaltara mampu menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi sekaligus kualitas administrasi yang solid.
Berbagai langkah strategis juga ditempuh untuk menjaga konsistensi, mulai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyediaan layanan helpdesk konsultasi teknis, hingga monitoring aktif masa berlaku sertifikat elektronik.
Implementasi sertifikat elektronik sendiri telah diterapkan secara luas, mulai dari kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan III, hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hal ini dinilai mampu mendorong proses birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan aman.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga membangun sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Kaltara berkomitmen memperluas sosialisasi dan bimbingan teknis, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, integrasi e-sign client pada berbagai layanan publik juga terus didorong guna menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan responsif.
Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Kaltara siap bersaing dalam era pemerintahan digital, dengan tata kelola yang semakin profesional dan berbasis teknologi.
