WARTA, TANJUNG SELOR – Upaya penyempurnaan kawasan Gedung DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) belum dapat dilanjutkan secara maksimal pada tahun ini. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 membuat sejumlah rencana lanjutan terpaksa ditangguhkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa secara umum bangunan utama gedung DPRD telah selesai dan telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk landscape dan fasilitas pendukung, masih membutuhkan tambahan anggaran.
“Bangunan inti sudah rampung dan difungsikan. Tapi untuk penataan lingkungan secara keseluruhan memang belum sepenuhnya tuntas,” ujarnya.
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah masih mengalokasikan dana sekitar Rp3 miliar guna melanjutkan beberapa pekerjaan prioritas. Anggaran tersebut difokuskan untuk pengaspalan akses jalan masuk, penataan area parkir di bagian depan, serta penataan taman di sekitar kompleks gedung. Pekerjaan ini dilaksanakan melalui skema adendum kontrak.
“Yang berjalan saat ini adalah penyelesaian lanjutan melalui adendum, mencakup akses jalan, parkir, dan taman,” jelasnya.
Sementara itu, untuk tahun 2026, Pemprov Kaltara sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran berkisar Rp10 hingga Rp15 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan pagar, penataan lanjutan taman, hingga pengembangan ruang publik di area gedung DPRD. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam APBD tahun ini.
“Karena adanya penyesuaian APBD 2026, alokasi anggaran lanjutan belum tersedia sehingga beberapa pekerjaan harus ditunda,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan perencanaan dan desain penataan kawasan secara bertahap. Konsep yang disusun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan aspek estetika, aksesibilitas, serta penataan ruang yang representatif.
Pemprov Kaltara berharap kondisi fiskal ke depan dapat membaik, sehingga program penataan kawasan Gedung DPRD dapat kembali diusulkan. Dengan begitu, lingkungan gedung diharapkan menjadi lebih tertata, nyaman, dan layak sebagai ruang publik bagi masyarakat maupun aktivitas kedewanan.
