WARTA, TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih tertahan. Meski proses pematangan lahan telah tuntas, realisasi pembangunan belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, menyebutkan lahan yang disiapkan sebenarnya sudah siap dibangun. Bahkan, pemerintah daerah menargetkan pembangunan empat hingga lima kantor OPD di kawasan tersebut jika dukungan anggaran tersedia.
“Secara kesiapan lahan tidak ada kendala. Begitu anggaran tersedia, pembangunan bisa langsung berjalan,” ujarnya.
Dalam perencanaan awal, beberapa kantor yang menjadi prioritas pembangunan adalah Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, lahan untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) juga telah disiapkan.
Namun demikian, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Helmi mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada dana transfer daerah yang berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Pengurangan dana transfer sangat memengaruhi, sehingga pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, kawasan tersebut juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Berbeda dengan proyek kantor OPD, pendanaan sekolah tersebut akan bersumber dari pemerintah pusat.
Pemprov Kaltara kini masih menunggu kepastian alokasi anggaran agar rencana pembangunan kawasan perkantoran tersebut dapat segera direalisasikan.
