WARTA, JAKARTA – Kabar kurang menggembirakan bagi masyarakat yang sering bepergian dengan pesawat. Pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan domestik menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang berpotensi mendorong kenaikan harga tiket hingga 13 persen.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang menyebut penyesuaian dilakukan menyusul lonjakan harga avtur akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
“Penetapan fuel surcharge sudah melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan domestik, sehingga disepakati kenaikannya hingga 38 persen,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).
Meski fuel surcharge naik cukup signifikan, pemerintah memastikan kenaikan harga tiket pesawat secara keseluruhan tetap dikendalikan agar tidak memberatkan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kenaikan tarif tiket domestik akan dijaga di kisaran 9 hingga 13 persen.
“Untuk menjaga agar kenaikan tidak terlalu tinggi, pemerintah memberikan insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 11 persen untuk tiket ekonomi domestik,” jelasnya.
Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menahan lonjakan harga tiket. Jika kebijakan ini berjalan selama dua bulan, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2,6 triliun.
Selain itu, dukungan juga diberikan kepada industri penerbangan melalui pembebasan bea masuk suku cadang pesawat menjadi nol persen. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai sekaligus meningkatkan daya saing sektor perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) dalam negeri.
Pemerintah menegaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan konektivitas antarwilayah tetap terjaga di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat secara global.
