WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum dapat memastikan skema gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kepastian tersebut masih menunggu terbitnya regulasi dari pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada dasar hukum yang secara rinci mengatur mekanisme pengupahan PPPK paruh waktu. Undang-undang yang berlaku baru mengatur status ASN dan PPPK secara umum, sementara skema paruh waktu masih dalam proses penyesuaian kebijakan.
“Kami belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu, apakah nantinya disamakan atau berbeda dengan PPPK penuh waktu. Semua masih menunggu regulasi resmi,” ujarnya.
BKD Kaltara juga menunggu petunjuk teknis lanjutan, baik dalam bentuk Permendagri maupun surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta kementerian terkait, sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan di daerah.
Andi menjelaskan, keberadaan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer di lingkungan pemerintahan. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta besarnya jumlah tenaga honorer secara nasional menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam membagi skema PPPK menjadi penuh waktu dan paruh waktu.
“Seleksi PPPK Formasi 2024 bertujuan mengakomodasi seluruh tenaga honorer agar beralih status menjadi PPPK. Skema paruh waktu menjadi solusi agar proses penataan ini tetap berjalan sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.
BKD Kaltara menegaskan akan segera menyesuaikan kebijakan daerah setelah regulasi pusat diterbitkan, agar hak dan kewajiban PPPK paruh waktu dapat diatur secara jelas dan berkeadilan. (*)
