WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kualitas data daerah. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang bersama tim Pemprov ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, yang menekankan pentingnya penyajian data akurat guna mendukung peningkatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymart Sijabat, memimpin rapat koordinasi bersama tim BPS di ruang rapat Asisten III Kantor Gubernur Kaltara, Rabu, 27 Agustus.
Dalam rapat tersebut, ia didampingi Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara.
Menurut Pollymart, data yang valid menjadi kunci dalam menentukan besaran dana transfer dari pusat.
“BPS adalah pusat data. Ketika pemerintah pusat membutuhkan informasi capaian indikator maupun cakupan pembangunan di Kaltara, semua harus tersedia jelas dan sesuai target nasional. Data inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan besaran dana transfer,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan Dana Transfer Pusat akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Dengan bertambahnya kapasitas fiskal, Pemprov Kaltara dapat memperkuat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu tumpuan utama pendapatan Kaltara. Karena itu, data yang disajikan harus valid, akurat, dan sesuai indikator pusat. Inilah yang ditekankan bapak Gubernur pasca kunjungan ke Kemenkeu,” pungkasnya.
