WARTA, TANJUNG SELOR – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menjadi perhatian serius jajaran legislatif. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara dilaporkan mengalami penurunan tajam hingga Rp700 miliar, sebuah angka yang dinilai memberikan tekanan besar pada ruang fiskal daerah.
Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan bahwa postur APBD yang sebelumnya berada di angka Rp2,9 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp2,2 triliun. Menurutnya, kontraksi anggaran yang cukup signifikan ini secara langsung akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan.
”Ini adalah tantangan yang tidak mudah. Penurunan ini menuntut Pemerintah Provinsi Kaltara untuk jauh lebih cermat dan presisi dalam merancang kebijakan anggaran ke depan,” ujar Supa’ad.
Ia menekankan bahwa meski anggaran terbatas, kualitas program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik tidak boleh dikorbankan. Solusinya, pemerintah harus lebih kreatif dan selektif dalam menetapkan skala prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
