WARTA, NUNUKAN – Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, melakukan monitoring aktivitas pelayaran di jalur perairan Nunukan dan menemukan pelanggaran serius terkait keselamatan. Sebuah speedboat rute Nunukan–Sei Ular kedapatan beroperasi tanpa menyediakan pelampung keselamatan maupun manifest penumpang sesuai aturan.
“Ini contoh nyata ketidakpatuhan pelaku pelayaran yang tidak bisa dibiarkan. Pelampung tidak ada, manifest penumpang tidak disiapkan. Sangat berisiko jika terjadi sesuatu di tengah perjalanan,” tegas Robby saat monitoring, Minggu (30/11).
Kelalaian Berulang, Pengawasan Dinilai Lemah
Robby menyayangkan temuan itu, mengingat pelanggaran serupa kerap berulang meski pemerintah daerah sudah berkali-kali memberikan peringatan. Menurutnya, kelalaian penyedia jasa pelayaran menunjukkan rendahnya tanggung jawab operator sekaligus menandakan pengawasan lapangan yang belum optimal.
“Kalau standar pelayaran saja tidak dipenuhi, bagaimana kita menjamin keselamatan masyarakat Nunukan yang setiap hari beraktivitas di perairan? Ini persoalan serius,” ujarnya.
Akan Dilaporkan ke Bupati, Langkah Tegas Didorong
Sebagai tindak lanjut, Robby menegaskan BPPD akan menyampaikan laporan resmi kepada Bupati Nunukan H. Irwan Sabri. Ia meminta instansi teknis memperketat pengawasan dan memberikan sanksi kepada motoris yang abai terhadap regulasi keselamatan.
“Kami tidak ingin kecelakaan laut yang menelan korban terulang. Tanggung jawab keselamatan tidak boleh dinegosiasi,” tegasnya.
Kultur Keselamatan Masih Lemah
Dalam evaluasinya, Robby menilai bahwa kultur keselamatan di Nunukan masih jauh dari memadai. Banyak pelaku usaha transportasi air yang masih menyepelekan standar keselamatan dasar, sementara aparatur pengawasan belum bertindak maksimal.
“Baik pelaku usaha maupun pengawas pelayaran tampaknya masih abai. Kita butuh respons cepat untuk memperbaiki kondisi ini,” katanya.
Robby mengingatkan bahwa Bupati Nunukan telah berulang kali menegaskan pentingnya keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama untuk melindungi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut maupun sungai.
“Bupati sudah mengimbau, bahkan menginstruksikan, agar keselamatan pelayaran menjadi prioritas. Jangan tunggu ada korban lagi baru bergerak,” pungkasnya. (*)
