WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memonitor dan mengevaluasi realisasi penerimaan pajak daerah guna mendorong peningkatan kemandirian fiskal.
Berdasarkan data diseminasi kajian analisis capaian indikator local tax ratio, struktur pendapatan daerah dihadapkan pada berbagai tantangan spesifik, mulai dari tingkat kepatuhan hingga karakteristik jenis pajak yang berbasis transaksi ekonomi dan kepemilikan aset.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa tidak semua jenis pajak daerah berbasis pada transaksi ekonomi langsung. Beberapa jenis pajak daerah merupakan pajak berbasiskan kepemilikan aset, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berserta Opsen PKB, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Air Permukaan (PAP).
“Berdasarkan analisis tata kelola, share pajak daerah yang berbasis aset ini bahkan mencapai 32,82 persen. Dalam konteks rasio pajak daerah (local tax ratio), pajak berbasis aset ini tentu akan menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi kita dalam mengoptimalkan potensi pendapatan,” ujar Datu Iqro saat dikonfirmasi, Senin (26/10).
Datu Iqro memaparkan, berdasarkan kondisi umum pengelolaan pajak daerah secara makro, terdapat beberapa catatan penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, di antaranya:
• Tingkat Kepatuhan PKB: Tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum masih berada di kisaran rendah atau sekitar 50 persen.
• Sektor Informal dan Shadow Economy: Tingginya tingkat informality pada sektor penyediaan makan minum dan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta adanya shadow economyyang cukup tinggi.
• Pemutakhiran Data: Tingkat pemutakhiran data basis pajak yang masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.
Menyikapi berbagai tantangan tersebut, Bapenda Kaltara terus merumuskan langkah-langkah strategis melalui intensifikasi, perluasan digitalisasi pelayanan, serta optimalisasi pendataan objek pajak guna mendongkrak kepatuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki akurasi data basis pajak serta memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan strategi yang tepat sasaran, kita optimis hambatan seperti kepatuhan aset kendaraan maupun sektor potensial lainnya dapat diatasi demi memperkuat kas dan kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.
