WARTA, NUNUKAN – Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 resmi digelar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun melalui virtual meeting. Kegiatan ini diawali dengan pengantar dari Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPPD menyampaikan apresiasi atas kehadiran sejumlah pejabat penting, antara lain Dr. Sumarlan, S.Pd., M.Si., Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT RI, serta Tri Bakti Mulyanto, ST, MT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Utara. Hadir pula para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, kepala PLBN Sebatik dan Labang, camat dari wilayah perbatasan, serta anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
“Kabupaten Nunukan merupakan daerah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Posisi ini menjadikan Nunukan tidak hanya sebagai beranda depan NKRI, tetapi juga pintu gerbang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antarnegara,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan rakor ini merupakan bagian dari program pengelolaan perbatasan yang didukung melalui APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
Rakor tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan perbatasan, mengidentifikasi permasalahan serta potensi strategis, dan merumuskan langkah percepatan pembangunan yang lebih merata. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang tinggal di desa-desa wilayah terluar.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan, sehingga kehadiran negara di kawasan perbatasan semakin nyata dan kuat.(*)
