spot_img
More
    spot_img

    UMP Kaltara 2027 Mulai Dibahas, Pemprov Cari Titik Seimbang Pekerja dan Pengusaha

    WARTA, TANJUNG SELOR — Penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 mulai memasuki tahap pembahasan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengingatkan agar kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha untuk tetap tumbuh dan bertahan.

    Prinsip keseimbangan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).

    Rapat ini mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan buruh, akademisi, serta tenaga ahli untuk membahas berbagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan upah minimum tahun mendatang.

    Denny mengatakan, penetapan upah minimum merupakan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan kegiatan usaha. Karena itu, proses pembahasannya harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

    Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan hal yang harus diperjuangkan. Namun, kemampuan perusahaan, produktivitas tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha juga perlu menjadi pertimbangan agar iklim investasi di Kaltara tetap terjaga.

    “Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

    Dalam proses pembahasan UMP dan UMSP 2027, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana disampaikan dalam rapat tersebut.

    Sejumlah indikator ekonomi akan menjadi dasar perhitungan, di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau Alfa.

    Denny menekankan, penentuan nilai Alfa tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perhitungannya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di Kaltara.

    Baca Juga:  Dekranasda Kaltara Dorong Talenta Muda Fashion Naik Kelas, Wastra Lokal Jadi Inspirasi

    “Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain UMP, pembahasan UMSP juga membutuhkan perhatian tersendiri. Sebab, upah minimum sektoral berkaitan dengan karakteristik dan kondisi usaha pada sektor tertentu. Dengan demikian, penetapannya harus mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara proporsional.

    Dewan Pengupahan Diminta Objektif

    Dalam kesempatan tersebut, Denny menyampaikan tiga arahan kepada Dewan Pengupahan Provinsi sebagai pedoman dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengupahan 2027.

    Pertama, seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data yang valid dan akurat.

    Kedua, pembahasan harus mengedepankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

    Ketiga, hasil pembahasan diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Denny berharap seluruh anggota Dewan Pengupahan dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional dan objektif. Setiap rekomendasi harus melalui pertimbangan matang, bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan satu kelompok.

    “Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

    Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU