WARTA, NUNUKAN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tidak hanya mengejar capaian penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memastikan makanan yang diterima pelajar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kebutuhan gizi.
Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan, Achmad Triyadi, menyampaikan hal tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan mengenai RAPBD Perubahan 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Menurut Achmad, pelaksanaan MBG perlu mendapat pengawasan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kandungan gizi, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kami memberikan saran kepada pemerintah untuk memperhatikan program Makanan Bergizi Gratis bagi pelajar dengan baik. Dalam hal ini memperhatikan mutu dan gizi agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti keracunan dan lainnya,” ujar Achmad saat menyampaikan pandangan fraksi.
Fraksi Hanura menilai aspek keamanan pangan menjadi hal penting karena program MBG menyasar pelajar dalam jumlah besar. Karena itu, pengawasan terhadap setiap tahapan penyediaan makanan dinilai perlu dilakukan secara konsisten.
Pemerintah daerah juga didorong memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan tetap terjaga hingga makanan diterima oleh para pelajar.
Infrastruktur Daerah Ikut Disoroti
Selain program MBG, Fraksi Hanura turut memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kabupaten Nunukan.
Pemerintah daerah diminta memperhatikan pembangunan dan perbaikan jalan di Nunukan Selatan, Sebatik, Kabudaya hingga Krayan.
Menurut Fraksi Hanura, ketersediaan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, distribusi barang dan pelayanan dasar, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.
Fraksi Hanura juga mengingatkan agar realisasi APBD berjalan sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan yang telah dilakukan bersama DPRD.
Penggunaan anggaran diharapkan lebih terarah pada program yang memberikan manfaat langsung bagi pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Dana Darurat dan Lapangan Kerja
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura turut meminta pemerintah daerah mengelola anggaran untuk penanganan keadaan darurat dan bencana secara tepat.
Ketersediaan anggaran tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi kondisi darurat yang berdampak terhadap masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Hanura mendorong Pemkab Nunukan memperluas kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Pembukaan lapangan pekerjaan dinilai perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Berbagai catatan tersebut disampaikan Fraksi Hanura sebagai bagian dari pandangan umum dalam pembahasan RAPBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 di DPRD Nunukan.
