WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman siber dengan meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melindungi data pribadi. Langkah ini dinilai krusial seiring percepatan transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Edukasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pilar Utama Transformasi Pelayanan Publik” yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur, Rabu (22/4).
Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman kuat terhadap keamanan data.
Menurutnya, kemudahan yang ditawarkan sistem elektronik menyimpan potensi risiko serius jika tidak diantisipasi dengan baik.
“Kegagalan melindungi data tidak hanya berimplikasi pada sanksi hukum, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadisebagai landasan utama dalam pengelolaan data di lingkungan pemerintahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab besar menjaga keamanan data masyarakat.
Lebih jauh, Denny menekankan bahwa keamanan siber bukan semata tugas tim teknologi informasi, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh ASN.
“Keamanan data adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem digital pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara, Dewi Martha Silaen menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun literasi dan budaya sadar keamanan digital di kalangan ASN.
“ASN diharapkan lebih siap, sigap, dan memahami langkah-langkah perlindungan data informasi dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIMIK PPKIA Tarakan serta sandiman dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara daring. Peserta berasal dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi hingga kabupaten/kota se-Kaltara.
Melalui upaya ini, Pemprov Kaltara berharap tercipta ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya di tengah meningkatnya dinamika ancaman siber.
