spot_img
More
    spot_img

    Supa’ad Minta Bantuan Nelayan Tak Terhambat Beda Wilayah Administrasi

    WARTA, TANJUNG SELOR – Perbedaan wilayah administrasi masih menjadi kendala bagi sebagian nelayan dan petambak di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Persoalan ini mendapat perhatian Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, yang meminta adanya sinkronisasi kebijakan antarpemerintah daerah.

    Supa’ad menilai, persoalan administrasi kependudukan tidak semestinya membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan, terutama bagi nelayan dan petambak yang aktivitas usahanya berada di wilayah berbeda dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Persoalan tersebut disampaikan Supa’ad dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).

    Ia mencontohkan, terdapat masyarakat yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambak atau tempat usahanya secara geografis berada di Kabupaten Bulungan.

    Kondisi tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika masyarakat hendak mengakses bantuan sarana dan prasarana usaha dari pemerintah daerah.

    Menurut Supa’ad, diperlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi antardaerah agar persoalan batas administrasi tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan,” tegasnya.

    Ia berharap persoalan tersebut dapat dibahas secara konkret sehingga ada kejelasan mekanisme penyaluran bantuan bagi masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi lintas wilayah.

    Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan dan kewenangan masing-masing daerah.

    KPK Ingatkan Penyaluran Bantuan Tetap Sesuai Aturan

    Dalam pertemuan tersebut, Tim Korsup KPK RI juga memberikan perhatian terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

    KPK mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dijalankan secara akuntabel. Terlebih, dalam pengelolaan bantuan maupun penggunaan anggaran negara, terdapat sejumlah aspek hukum yang harus diperhatikan.

    Baca Juga:  Tetap Waspada, BPBD Kaltara Siaga dan Pantau Perkembangan Pasca Gempa Tarakan

    Di antaranya, potensi perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, serta unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dalam suatu tindak pidana korupsi.

    Sebagai salah satu langkah penyelesaian persoalan lintas kewenangan, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antarpemerintah daerah. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan program dan kebutuhan masyarakat.

    Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kaltara berharap persoalan administrasi yang dihadapi nelayan dan petambak segera menemukan solusi.

    Sebab, masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertambakan membutuhkan kepastian pelayanan serta akses bantuan yang tidak terhambat persoalan batas wilayah.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU