spot_img
More
    spot_img

    DPRD Kaltara Minta Standar Anggaran Khusus Infrastruktur Perbatasan Kaltara, Biaya Tak Bisa Disamakan

    WARTA, TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah dengan akses transportasi memadai. Kondisi geografis, medan berat, serta mahalnya mobilisasi material membuat kebutuhan anggaran pembangunan di kawasan tersebut memerlukan perlakuan khusus.

    Persoalan ini disuarakan Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nafis, saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).

    Nafis meminta pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik daerah perbatasan dan kepulauan dalam menetapkan standar pembiayaan pembangunan. Menurutnya, penggunaan standar anggaran yang seragam berpotensi membuat pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sulit direalisasikan secara optimal.

    Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan pelosok hingga penyediaan jalur evakuasi medis darurat. Kedua kebutuhan tersebut memerlukan biaya besar karena kondisi medan dan keterbatasan akses.

    “Membangun jalan di pelosok atau menyiapkan jalur evakuasi medis darurat, termasuk akses ke SMA 18, itu biayanya tidak murah. Medan di perbatasan dan kepulauan punya tingkat kesulitan yang beda, jadi tidak bisa dipukul rata,” tegas Nafis.

    Menurutnya, kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan harus dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Jika menggunakan standar biaya yang sama dengan daerah perkotaan atau wilayah yang aksesnya mudah, pemerintah daerah akan kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.

    Usulkan Penyesuaian Standar Satuan Harga

    Sebagai solusi, DPRD Kaltara mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah perbatasan dan kepulauan.

    Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi serta tingkat kesulitan geografis setiap wilayah.

    Baca Juga:  Gubernur Ajak Pemuda Katolik Dukung Percepatan Pembentukan DOB di Kaltara

    Dengan penyesuaian tersebut, perencanaan anggaran diharapkan lebih realistis dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di kawasan terpencil.

    Menanggapi aspirasi itu, Tim Korsup KPK RI menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk memperjuangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

    KPK juga menekankan pentingnya koordinasi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap usulan program serta penganggaran tetap sesuai ketentuan hukum.

    Nafis berharap persoalan mahalnya biaya pembangunan di perbatasan mendapat perhatian pemerintah pusat. Sebab, keterbatasan anggaran dan sulitnya kondisi geografis jangan sampai membuat masyarakat di wilayah terluar tertinggal dalam memperoleh infrastruktur dasar.

    Pembangunan perbatasan, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi daerah agar pemerataan pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU