WARTA, TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Andi Rukman Nurdin Karumpa, meminta PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Sorotan itu disampaikan Andi usai menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) III GAPENSI Kalimantan Utara, Rabu (22/7/2026).
Sebelum menghadiri agenda tersebut, Andi mengaku menyempatkan diri meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di salah satu SPBU. Temuan itu kemudian ia unggah melalui akun WhatsApp pribadinya sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
“Tadi pagi saya sempat melihat langsung antrean BBM dan saya unggah di status WhatsApp,” ujarnya.
Menurut Andi, unggahan tersebut ternyata mendapat perhatian luas. Ia mengaku memperoleh informasi bahwa dokumentasi antrean tersebut telah diteruskan kepada Direktur Utama PT Pertamina dan telah mendapatkan respons.
“Alhamdulillah saya mendapat informasi foto itu sudah diteruskan kepada Dirut Pertamina dan direspons dengan baik,” katanya.
Meski demikian, Andi berharap respons tersebut tidak berhenti sebatas komunikasi, tetapi segera diwujudkan melalui perbaikan sistem distribusi agar antrean BBM tidak terus berulang.
“Harapan kami, besok atau hari-hari berikutnya masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang seperti ini karena dampaknya sangat besar terhadap biaya operasional,” ucapnya.
Ia menilai persoalan distribusi BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga memengaruhi sektor konstruksi dan aktivitas perekonomian. Waktu yang terbuang akibat mengantre, menurutnya, berpotensi meningkatkan biaya logistik, menghambat mobilitas kendaraan operasional hingga alat berat, serta mengurangi efisiensi pelaksanaan proyek.
“Kalau kendaraan harus berjam-jam mengantre untuk mendapatkan BBM, tentu biaya operasional ikut meningkat. Ini menjadi beban bagi pelaku usaha dan akhirnya berdampak pada biaya pembangunan,” tegasnya.
Andi berharap pemerintah bersama Pertamina segera memastikan pasokan dan distribusi BBM di Kalimantan Utara berjalan lancar sehingga aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dapat kembali berlangsung tanpa hambatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari PT Pertamina terkait penyebab antrean maupun langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kondisi tersebut.
