WARTA, NUNUKAN – Wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan serius dalam upaya pemberantasan narkotika. Banyaknya “jalur tikus” di kawasan perbatasan disebut menjadi tantangan utama dalam menekan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Nunukan.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Abdul Hasyim ke Nunukan. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi lapangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dalam keterangannya, Abdul Hasyim menegaskan bahwa posisi strategis Nunukan sebagai wilayah perbatasan, ditambah keberadaan Pelabuhan Tunon Taka, menjadikan pengawasan harus dilakukan secara maksimal.
“BNN membutuhkan kolaborasi yang kuat, terutama dengan kepolisian daerah. Dengan keterbatasan personel di BNNK, sinergi menjadi kunci utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemberantasan narkoba merupakan bagian penting dalam mendukung visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, generasi muda harus dilindungi dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa.
“Kita harus menjaga generasi muda dari pengaruh negatif. Ini bukan hanya tugas BNN, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Nunukan menyambut baik kunjungan tersebut dan menekankan kompleksitas wilayah yang menjadi tantangan tersendiri. Ia menjelaskan, Nunukan merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Utara dengan kondisi geografis yang beragam.
Wilayah seperti Krayan, misalnya, hanya dapat diakses melalui jalur udara dan berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Selain itu, kawasan Pulau Sebatik yang berdekatan dengan Tawau juga menjadi titik rawan aktivitas lintas batas, termasuk potensi penyelundupan.
“Banyaknya jalur tikus di perbatasan membuat upaya pemberantasan narkoba menjadi sangat sulit. Karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak,” ungkapnya.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Raden Iwan Kurniawan, Bupati juga memaparkan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki 232 desa dan 21 kecamatan dengan karakter wilayah yang beragam, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam pengawasan.
Di sisi lain, Kepala BNN Kabupaten Nunukan Anton Suriyadi Siagian menyoroti pentingnya dukungan fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Ia mengungkapkan kebutuhan lahan untuk pembangunan pusat rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara BNN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna menutup celah peredaran narkoba di wilayah perbatasan serta mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (*)
